Musrenbang Ciamis 2026 Fokuskan Arah Pembangunan 2027, Bupati Tekankan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Berita, Daerah19 Dilihat

Ciamis,Galuh.Info 30 Maret 2026 — Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Ciamis 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2027.

Acara berlangsung di Aula Adipati Angganaya dan dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan kehadiran langsung serta partisipasi daring. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Ciamis dan dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah.

Hadir dalam forum tersebut Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Sekretaris Daerah, unsur perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga perwakilan instansi vertikal dan BUMD/BUMN. Selain itu, tokoh masyarakat serta berbagai organisasi kemasyarakatan juga turut berpartisipasi.

Musrenbang RKPD ini bertujuan menyepakati berbagai permasalahan pembangunan daerah sekaligus merumuskan prioritas pembangunan ke depan. Fokus utama mencakup program, kegiatan, pagu indikatif, serta indikator dan target kinerja pembangunan.

Tak hanya itu, forum ini juga menjadi sarana penyelarasan antara program pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi, sehingga arah pembangunan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Rangkaian acara diawali dengan laporan dari Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis sebagai panitia penyelenggara. Selanjutnya, disampaikan deklarasi suara anak oleh Forum Anak Daerah sebagai bentuk partisipasi generasi muda dalam pembangunan.

Ketua DPRD Kabupaten Ciamis juga memberikan sambutan dengan menyoroti pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Ia menekankan bahwa hasil perencanaan harus dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bupati juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk anak dan perempuan, agar kebijakan pembangunan lebih inklusif dan berkeadilan.

Sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Bappeda Provinsi Jawa Barat, serta Badan Pusat Statistik turut menyampaikan materi strategis. Pembahasan mencakup regulasi penyusunan RKPD 2027, arah kebijakan pembangunan, hingga perkembangan indikator makro daerah.

Kegiatan kemudian ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh para pemangku kepentingan sebagai komitmen bersama dalam pembangunan daerah ke depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *