CIAMIS | GULUH INFO ~ Pemerintah Kabupaten Ciamis menghadapi tantangan serius terkait kekurangan aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dalam pernyataannya yang menyoroti kondisi riil di lapangan.
Herdiat menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah tidak bisa serta-merta memberhentikan tenaga PPPK. Menurutnya, langkah tersebut harus melalui evaluasi matang karena kebutuhan pegawai masih sangat tinggi.
“Kita nggak harus betul-betul dievaluasi dulu, nggak bisa memberhentikan PPPK… kita betul-betul kekurangan pegawai,” ujar Herdiat dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang pensiun, meninggal dunia, atau pindah tugas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengangkatan PPPK yang dilakukan pemerintah daerah.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas utama pemerintah. Herdiat menilai, tanpa dukungan tenaga yang cukup, target menciptakan generasi emas akan sulit tercapai.
“Kita dituntut menciptakan generasi emas. Nggak mudah, tidak bisa instan, harus terukur dan terencana,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menggambarkan situasi di sejumlah sekolah yang hanya memiliki satu hingga dua pegawai berstatus PNS. Hal ini dinilai tidak ideal untuk menunjang proses pendidikan yang berkualitas.
Selain itu, kebutuhan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah berupaya mempertahankan kondisi saat ini sembari mencari solusi terbaik agar pelayanan dasar tetap berjalan optimal.
Terkait jumlah kebutuhan ASN, Herdiat mengungkapkan bahwa sebelumnya, saat Ciamis masih bergabung dengan Pangandaran, jumlah kebutuhan mencapai sekitar 14 ribu pegawai. Namun kini, jumlah tersebut masih jauh dari ideal meski berada di kisaran 10 ribu.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah melakukan efisiensi dan rasionalisasi kegiatan. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pembayaran pegawai, termasuk PPPK.
Meski demikian, Herdiat menegaskan bahwa para tenaga PPPK juga memiliki tanggung jawab keluarga sehingga kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
“Mereka sudah mengabdi lama, punya keluarga, punya tanggung jawab,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Herdiat menyampaikan pesan kepada para pegawai yang merasa khawatir atas kondisi saat ini agar tetap bersabar dan berdoa.
“Kalau dibilang berat, ya berat pasti. Tapi kita wajib berupaya… mudah-mudahan kita bisa mengatasi masalah ini,” pungkasnya.
Fauzi /GI
