CIAMIS, GALUH.INFO – Kabupaten Ciamis menjadi tujuan studi banding Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dari wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri, Jawa Timur. Kunjungan dalam rangka Capacity Building TP2DD Tahun 2026 tersebut bertujuan mempelajari strategi, inovasi, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mempercepat digitalisasi transaksi serta pelayanan pemerintahan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis, Kamis (12/11/2026), menjadi forum pertukaran pengalaman antardaerah dalam mengembangkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Mewakili Bupati Ciamis, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, menerima langsung rombongan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Ciamis sebagai lokasi pembelajaran penerapan digitalisasi pemerintahan.
Transformasi Digital Bukan Sekadar Mengikuti Perkembangan Teknologi
Dalam sambutannya, Andang menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya tentang mengikuti perkembangan teknologi. Lebih dari itu, digitalisasi menjadi kebutuhan pemerintah daerah untuk menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Menurutnya, penerapan sistem digital dapat memangkas waktu pelayanan, menyederhanakan proses birokrasi, serta meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Dengan sistem digital, waktu tempuh dan birokrasi menjadi jauh lebih singkat. Komitmen kuat dari Bapak Bupati Ciamis menjadi modal utama kita untuk terus mendorong percepatan digitalisasi di seluruh sektor layanan pemerintah. Prinsip kami jelas, setiap inovasi dan kegiatan yang dilakukan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Ciamis,” ungkap Andang.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi atau perangkat teknologi yang digunakan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap inovasi mampu menyelesaikan persoalan pelayanan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pemkab Ciamis Perluas Infrastruktur Internet hingga Wilayah Blank Spot
Dalam kesempatan tersebut, Andang memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Ciamis untuk membangun ekosistem pemerintahan digital.
Salah satu prioritasnya adalah memperkuat infrastruktur jaringan internet agar dapat menjangkau wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses atau blank spot.
Ketersediaan jaringan internet menjadi fondasi penting dalam penerapan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Tanpa dukungan konektivitas yang memadai, masyarakat di wilayah terpencil berpotensi mengalami kesulitan mengakses layanan digital.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Ciamis juga mengembangkan inovasi pelayanan terpadu berbasis omnichannel. Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan berbagai saluran pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan pemerintah secara lebih mudah.
SP2D Online dan Kartu Kredit Indonesia Perkuat Transaksi Digital
Tidak hanya berfokus pada pelayanan masyarakat, Pemkab Ciamis juga memperkuat digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah.
Sejumlah instrumen telah dikembangkan, di antaranya penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta berbagai kanal pembayaran digital lainnya.
Penerapan SP2D Online mendukung proses administrasi pencairan dana pemerintah secara elektronik. Sementara itu, penggunaan KKI dan kanal pembayaran digital menjadi bagian dari upaya mendorong transaksi pemerintahan yang lebih praktis dan tercatat.
Melalui berbagai inovasi tersebut, pemerintah daerah berupaya membangun tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, digitalisasi transaksi juga diharapkan mampu memperluas penggunaan sistem pembayaran nontunai di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Bank Indonesia Kediri Akui Prestasi TP2DD Ciamis
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan Pemkab Ciamis dalam berbagi pengalaman.
Menurutnya, Kabupaten Ciamis menjadi salah satu daerah yang tepat untuk dijadikan lokasi studi banding karena memiliki rekam jejak dan prestasi dalam pelaksanaan program TP2DD di tingkat nasional.
“Kami memandang Kabupaten Ciamis sebagai daerah yang sangat tepat untuk menggali informasi mendalam mengenai strategi dan kebijakan di balik keberhasilan implementasi digitalisasi daerah. Bagi kami, prestasi TP2DD bukanlah garis akhir, melainkan instrumen agar tata kelola pemerintahan semakin efektif, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.
Ia berharap para peserta TP2DD dari wilayah kerja KPwBI Kediri dapat memperoleh wawasan secara langsung mengenai berbagai praktik baik atau best practices yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah-daerah di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri dalam mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Studi Banding Diharapkan Perkuat Kolaborasi Antardaerah
Kunjungan TP2DD wilayah kerja KPwBI Kediri tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran informasi. Kegiatan ini juga membuka peluang kolaborasi antardaerah dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Melalui pembelajaran langsung, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan praktik digitalisasi dengan kebutuhan, kemampuan infrastruktur, serta karakteristik wilayah masing-masing.
Bagi Kabupaten Ciamis, kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai inovasi yang telah dikembangkan dalam membangun pemerintahan digital.
Ke depan, transformasi digital diharapkan tidak berhenti pada penerapan sistem administrasi dan transaksi elektronik. Pemerintah juga perlu memastikan pemerataan akses internet, keamanan data, kesiapan sumber daya manusia, serta kemudahan penggunaan layanan agar manfaat teknologi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Komentar