CIAMIS, GALUH.INFO – Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada musim kemarau 2026. Keputusan ini diambil setelah sejumlah wilayah mulai mengalami krisis air bersih.
Hingga awal Juli 2026, dua desa di Kecamatan Banjarsari telah mengajukan bantuan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis. Kedua desa tersebut yakni Desa Cibadak dan Desa Kawasen.
BPBD Temukan Gejala Kekeringan
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, mengatakan penetapan status siaga didasarkan pada hasil pemantauan di lapangan. Tim BPBD menemukan sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan ketersediaan air bersih.
Menurut Ani, musim kemarau mulai berdampak karena curah hujan terus menurun. BPBD juga mempertimbangkan prakiraan cuaca dari BMKG serta arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum menetapkan status siaga.
“Status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan ini ditetapkan karena dari hasil monitoring di lapangan sudah ada masyarakat di beberapa wilayah yang mulai kekurangan air bersih. Di sisi lain, musim kemarau juga sudah mulai terasa, ditandai dengan tidak adanya hujan di sejumlah wilayah Kabupaten Ciamis,” ujar Ani, Kamis (9/7/2026).
Delapan Kecamatan Masuk Wilayah Rawan
BPBD Ciamis memetakan delapan kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan cukup tinggi. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Banjaranyar, Pamarican, Cimaragas, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaurbeuti, dan Cijeungjing.
Saat ini, dampak paling nyata terjadi di Kecamatan Banjarsari. Warga di Desa Cibadak dan Desa Kawasen mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Ratusan Kepala Keluarga Terdampak
Di Dusun Cibeureum, Desa Cibadak, sumur gali milik warga mulai mengering. Akibatnya, sebanyak 171 kepala keluarga atau sekitar 513 jiwa kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk memasak, mandi, dan keperluan sehari-hari.
Sementara itu, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke Dusun Panamun, Desa Kawasen. Bantuan tersebut menyasar 140 kepala keluarga atau sekitar 429 jiwa yang terdampak kekeringan.
Ani menjelaskan, keterbatasan sarana air bersih mempercepat dampak kekeringan di wilayah Banjarsari. Saat ini kawasan tersebut hanya memiliki satu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di Desa Purwasari.
“Begitu ada laporan dan hasil asesmen menunjukkan warga mulai kesulitan air, kami langsung menyiapkan langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih sesuai kebutuhan dan skala prioritas di lapangan,” katanya.
BPBD Siapkan Distribusi Air Bersih
BPBD Kabupaten Ciamis terus memantau kondisi sumber air di berbagai wilayah. Selain itu, BPBD memperkuat koordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama musim kemarau.
Petugas juga menyiagakan mobil tangki dan tandon air agar distribusi bantuan dapat dilakukan dengan cepat apabila jumlah wilayah terdampak terus bertambah. BPBD turut berkoordinasi dengan Perumdam, Dinas PUPRP, pemerintah desa, dan para relawan.
Selain penyaluran air bersih, pemerintah juga mendorong pencarian sumber air baru dan penyediaan tempat penampungan air di daerah rawan kekeringan.
Masyarakat Diminta Hemat Air dan Waspadai Karhutla
BPBD mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak membakar sampah, lahan, maupun hutan karena berpotensi memicu kebakaran.
“Masyarakat kami imbau untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara hemat dan efisien. Selain itu, jangan membakar sampah, hutan, atau lahan sembarangan, jangan membuang puntung rokok di area yang rawan terbakar, dan sebisa mungkin menjaga sumber-sumber air yang ada,” ujar Ani.
Ke depan, BPBD mendorong pemerintah desa membangun embung dan sarana penampungan air hujan. Infrastruktur tersebut dinilai dapat mengurangi dampak kekeringan saat musim kemarau serta memperkuat ketahanan air di Kabupaten Ciamis.
Komentar