JAKARATA | GALUH.INFO – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, sebelumnya membantah dugaan keterkaitannya dengan kasus pasokan batu bara yang diduga menjadi salah satu penyebab pemadaman listrik atau blackout di Sumatera.
Pernyataan itu kembali menjadi perhatian setelah Polri menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi.
Penyidik menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka bersama satu orang dari pihak swasta.
Polisi menduga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi PT Asabri, penyelesaian perkara PT Krakatau Steel,
serta dugaan penyimpangan dalam pasokan batu bara ke pembangkit listrik yang diduga memicu blackout di Sumatera.
Sebelum penetapan tersangka, Febrie sempat memberikan klarifikasi dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Febrie Mengaku Tidak Memahami Dugaan Keterkaitan dengan Blackout
Saat menjawab pertanyaan wartawan, Febrie menegaskan dirinya tidak mengetahui hubungan antara jabatannya sebagai Jampidsus dengan peristiwa pemadaman listrik di Sumatera.
“Saya juga tidak paham ada kaitan Jampidsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut ya, perkaranya perkara apa,” ujar Febrie.
Ia meminta publik menunggu hasil penyidikan agar seluruh fakta dalam perkara tersebut dapat terungkap secara jelas.
Febrie Minta Audit Menyeluruh Pasokan Batu Bara
Dalam kesempatan yang sama, Febrie juga menyampaikan pandangannya mengenai dugaan penyimpangan dalam pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Menurutnya, audit menyeluruh perlu dilakukan sebelum aparat mengambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
“Saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya, menurut saya, sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan,” katanya.
Ia menjelaskan audit tersebut perlu mencakup seluruh proses, mulai dari kebutuhan batu bara, kualitas pasokan, mekanisme pembelian, hingga prosedur pengadaan.
“Sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana,” lanjut Febrie.
Ia kembali meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Jadi, untuk blackout lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkap dan sebaiknya ditanya ke sana ya, rekan-rekan Metro ya,” ujarnya.
Polisi Ungkap Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara
Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan batu bara yang dipasok ke pembangkit listrik di Sumatera.
Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Pol. Robertus Yohanes De Deo mengatakan penyidik menemukan dugaan manipulasi dalam dokumen kualitas maupun kuantitas batu bara.
“Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan di antaranya terkait adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok,” kata Robertus Yohanes De Deo pada 6 Juli 2026.
Ia menjelaskan penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan pada volume pasokan yang tidak sesuai dengan kontrak.
“(Diduga) ada manipulasi kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya,” jelasnya.
Kerugian Negara Masih Menunggu Hasil Audit
Penyidik memperkirakan dugaan korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun.
Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena aparat masih menunggu hasil audit dan investigasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Proses penyidikan juga terus berlanjut untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana,
termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara korupsi pasokan batu bara yang berkaitan dengan pemadaman listrik di Sumatera.
fauzi
Komentar