Pemkab Bekasi Luncurkan UHC Prioritas 2026, Warga Semua Desil Dijamin Akses BPJS Kesehatan

Berita, Daerah78 Dilihat

BEKASI, GALUH.INFO – Pemerintah Kabupaten Bekasi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas 2026 untuk memperluas jaminan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kategori desil ekonomi.

Melalui program tersebut, warga Kabupaten Bekasi dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan jaminan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh kehilangan akses layanan hanya karena perbedaan tingkat kesejahteraan.

Peluncuran UHC Prioritas berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026). Kegiatan itu dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan sejumlah pemangku kepentingan sektor kesehatan.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, pencapaian UHC Prioritas menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan secara lebih merata.

“Hari ini kita sudah mencapai UHC Prioritas. Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” ujar Asep.

Pemkab Bekasi Siapkan Anggaran Rp350 Miliar

Untuk menjaga keberlanjutan program, Pemkab Bekasi menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar guna mendukung pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.

Namun, Asep menegaskan bahwa pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Perusahaan dan lembaga yang mempekerjakan tenaga kerja juga wajib memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pekerjanya.

Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar pembiayaan jaminan kesehatan berjalan sesuai ketentuan.

“Tidak semuanya nanti ditanggung oleh pemerintah daerah. Perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing wajib membayarkan BPJS Kesehatan pekerjanya. Begitu juga sekolah-sekolah yang sudah mapan harus membayarkan BPJS untuk guru dan karyawannya,” tegasnya.

Selain pembiayaan, Pemkab Bekasi akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial untuk memverifikasi serta memperbarui data kepesertaan.

Pembaruan data tersebut mencakup warga yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun telah mendapatkan jaminan kesehatan melalui tempat bekerja. Langkah ini diperlukan agar bantuan iuran dan kepesertaan tepat sasaran.

Jamkesda Tetap Disiapkan untuk Kebutuhan Khusus

Di samping UHC Prioritas, Pemkab Bekasi tetap mempertahankan skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program tersebut akan diarahkan untuk menangani kebutuhan tertentu yang belum terakomodasi BPJS Kesehatan, termasuk kondisi insidental dan penyakit tertentu sesuai ketentuan.

Asep menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyelesaikan kewajiban pembiayaan Jamkesda tahun 2025 dan sedang menuntaskan sisa kewajiban tahun 2026.

“Tahun 2025 sudah saya lunasi. Tinggal tahun 2026 sedikit lagi saya tutup. Ke depan, Jamkesda hanya digunakan untuk kondisi insidental, termasuk penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak dicover BPJS. Jadi kita tetap menyiapkan skema untuk kebutuhan tersebut,” jelasnya.

Dengan pembagian skema tersebut, pemerintah daerah berharap perlindungan kesehatan masyarakat tetap tersedia, baik melalui JKN maupun pembiayaan daerah untuk kebutuhan khusus.

Puskesmas 24 Jam dan Rawat Inap Ditargetkan Mulai 2027

Pemkab Bekasi juga merencanakan pengembangan layanan puskesmas agar dapat beroperasi selama 24 jam dan menyediakan fasilitas rawat inap mulai 2027.

Rencana tersebut bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dengan demikian, warga yang mengalami gangguan kesehatan ringan seperti demam, batuk, dan diare dapat memperoleh penanganan awal di puskesmas tanpa harus langsung mendatangi rumah sakit.

Menurut Asep, penguatan puskesmas juga diharapkan mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit.

“Puskesmas harus 24 jam dan punya rawat inap. Jadi tidak harus semua ke rumah sakit dan antre. Untuk penyakit ringan seperti demam, batuk, dan diare, bisa ditangani lebih dahulu di puskesmas,” ungkapnya.

Rencana tersebut menjadi salah satu agenda pengembangan layanan kesehatan Kabupaten Bekasi setelah peluncuran UHC Prioritas. Meski demikian, realisasinya tetap membutuhkan kesiapan tenaga kesehatan, sarana prasarana, serta dukungan pembiayaan.

Kepesertaan JKN Bekasi Capai 99,67 Persen

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengapresiasi komitmen Pemkab Bekasi dalam memperluas perlindungan kesehatan melalui program UHC Prioritas.

Ia menilai langkah pemerintah daerah tersebut menunjukkan keseriusan dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa membedakan tingkat kesejahteraan.

“Pak Bupati belum 100 hari, tetapi sudah punya komitmen memberikan pelayanan kesehatan buat masyarakat Bekasi dengan adanya UHC Prioritas. Seluruh masyarakat di Bekasi tidak melihat desil, jadi bisa menggunakan fasilitas kesehatan,” ujar Akmal.

Akmal menjelaskan, manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga dapat diakses peserta yang sedang berada di luar Kabupaten Bekasi, termasuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota lain.

Melalui sistem JKN yang berlaku secara nasional, peserta dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai prosedur dan ketent

Komentar