KABUPATEN BANDUNG, GALUH.INFO – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan (Dapil) 7, Yadi Supriadi, mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di Kecamatan Pangalengan.
Yadi menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Pangalengan di Lapang Desa Lamajang, Senin (17/8/2026).
Menurut Yadi, sejumlah program pokok pikiran (pokir) DPRD 2026 telah terealisasi di sejumlah desa. Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur hingga dukungan terhadap sektor pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pokir DPRD Perbaiki Akses Jalan Desa Sukaluyu
Salah satu realisasi pokir DPRD berada di Desa Sukaluyu, tepatnya di Kampung Batubelang.
Yadi mengatakan, masyarakat sebelumnya menghadapi kondisi jalan yang cukup rusak. Padahal, akses tersebut menjadi jalur penting bagi warga menuju kawasan permukiman.
Melalui program pokir, pemerintah melakukan perbaikan terhadap jalan tersebut sehingga masyarakat kini dapat menggunakan akses yang lebih layak.
“Dengan adanya pokir, jalannya sudah kita hotmix dan sudah diaspal,” kata Yadi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah terus memperhatikan akses jalan di berbagai wilayah agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan tertentu.
Yadi Dorong Pembangunan SMAN 2 Pangalengan
Selain infrastruktur, Yadi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pangalengan juga mendorong pemerintah menekan angka putus sekolah.
Salah satu perhatian utama berada pada jenjang pendidikan SMA negeri. Yadi menyebut rencana pembangunan SMAN 2 Pangalengan di Desa Pulosari menjadi salah satu langkah yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung berencana memberikan dukungan terhadap pembangunan sekolah tersebut pada 2027.
“Insyaallah 2027 disuport langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, akan hadir SMAN 2 Pangalengan yang akan dibangun di Desa Pulosari,” ujarnya.
Kehadiran sekolah baru diharapkan dapat mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat. Dengan begitu, anak-anak di wilayah Pangalengan memiliki lebih banyak pilihan untuk melanjutkan pendidikan tingkat menengah.
Puluhan Dapur MBG Berjalan di Pangalengan
Di sektor pemenuhan gizi, Yadi juga menyampaikan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pangalengan.
Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 25 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 15 dapur telah beroperasi.
Menurut Yadi, keberadaan SPPG memberikan manfaat ganda. Program tersebut tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Berdasarkan data yang ia sampaikan, penerima manfaat MBG di Kecamatan Pangalengan mencapai sekitar 29 ribu orang. Sementara itu, penerima manfaat program MBG B3 disebut mencapai sekitar 51 ribu orang.
“Sekitar 90 persen sudah terakomodir program MBG,” katanya.
Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi. Karena itu, pengelola SPPG perlu menjaga kualitas pelayanan agar manfaat program dapat masyarakat terima secara optimal.
Yadi Ingatkan SPPG Lengkapi Persyaratan
Meski pelaksanaan MBG terus berkembang, Yadi mengingatkan pengelola SPPG agar tidak mengabaikan aspek administrasi, keamanan pangan, serta kelengkapan fasilitas.
Ia menilai kelengkapan persyaratan menjadi bagian penting dalam memastikan operasional dapur berjalan sesuai standar.
Sejumlah dokumen dan standar yang ia soroti antara lain Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta kelengkapan sarana dan prasarana dapur.
“Seluruh administrasi, mulai dari SLHS, sertifikasi halal, HACCP, hingga berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dapur MBG harus dilengkapi,” tegas Yadi.
Menurutnya, pengelola perlu memastikan seluruh persyaratan terpenuhi agar program MBG dapat berjalan secara aman, tertib, dan memberikan manfaat maksimal.
Pembangunan Harus Berpihak kepada Masyarakat
Yadi menegaskan, pembangunan daerah perlu mengutamakan kebutuhan masyarakat. Program pokir DPRD menjadi salah satu instrumen untuk menyerap aspirasi dan mendorong realisasi kebutuhan di daerah pemilihan.
Namun, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, serta pelayanan publik.
Karena itu, Yadi mendorong sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.
Pemerataan pembangunan juga membutuhkan pengawasan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dengan perbaikan jalan, rencana pembangunan sekolah, serta penguatan program MBG, Yadi berharap Pangalengan terus berkembang dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan harus memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” menjadi semangat yang ia dorong melalui berbagai program di wilayah Pangalengan.
Komentar