JAKART | GALUH.INFO — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan dana Rp10,2 triliun yang berhasil kembali ke kas negara akan langsung mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk renovasi ribuan puskesmas di berbagai daerah Indonesia.
Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung RI, Kamis, 13 Mei 2026.
Menurut Prabowo, dana Rp10,2 triliun tersebut mampu mendukung renovasi sekitar 5.000 puskesmas yang selama puluhan tahun belum pernah mengalami perbaikan.
“Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas,” ujar Prabowo.
Prabowo Tekankan Uang Negara Harus Kembali ke Rakyat
Prabowo menegaskan pemerintah harus mengembalikan manfaat kekayaan negara secara nyata kepada masyarakat.
Ia menilai rakyat kini menuntut bukti konkret dari hasil kerja pemerintah, terutama dalam sektor pelayanan publik dan kesehatan.
“Rakyat kita harus lihat, ini lho uang hari ini Rp10 triliun,” kata Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan hasil laporannya bersama Menteri Kesehatan terkait kondisi fasilitas kesehatan di berbagai daerah terpencil.
Ribuan Puskesmas Belum Pernah Renovasi Selama 30 Tahun
Prabowo mengaku menerima laporan mengenai sekitar 10.000 puskesmas di Indonesia yang belum pernah mengalami renovasi sejak puluhan tahun lalu.
Ia menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena puskesmas memegang peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil dan menerima laporan dari Menteri Kesehatan. Kita punya sekitar 10.000 puskesmas yang sejak zaman Pak Harto belum pernah diperbaiki,” jelasnya.
Prabowo memperkirakan pemerintah membutuhkan sekitar Rp2 miliar untuk merenovasi satu puskesmas.
Dengan perhitungan tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp20 triliun untuk memperbaiki seluruh fasilitas kesehatan tersebut.
Negara Terima Rp10,2 Triliun dan Jutaan Hektare Lahan
Dalam kegiatan di Kejaksaan Agung RI tersebut, negara menerima dana administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 dari hasil penertiban kawasan hutan.
Selain dana tersebut, pemerintah juga menerima lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare.
Pemerintah menilai langkah penyelamatan aset negara tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
fauzi
Komentar