Tasikmalaya | Galuh.Info – Video dialog antara petani dan anggota TNI di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Wiria Cakra, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, viral di media sosial.
Video yang diunggah ulang akun Instagram @suaraakarrumputt pada Minggu (21/06/2026) memicu perhatian publik karena menampilkan perdebatan terkait status lahan yang selama ini digarap petani.
Dalam video tersebut, seorang petani menjelaskan kondisi lahan yang mereka kelola. Sementara itu, seorang anggota TNI menegaskan bahwa dirinya bertugas membela seluruh rakyat Indonesia.
“Saya membela rakyat,” ujar anggota TNI dalam video yang beredar.
Petani Pertanyakan Status Lahan Eks-HGU
Kontroversi ini berpusat pada status lahan seluas sekitar 368 hektare yang sebelumnya berada di bawah HGU PT Wiria Cakra.
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana, mengatakan lahan tersebut telah menjadi sumber penghidupan masyarakat sejak masa izin HGU berakhir pada 2017.
Menurutnya, ratusan petani yang tergabung dalam SPP memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam berbagai komoditas pertanian.
“Lahan itu sudah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat,” kata Agustiana, Minggu (21/06/2026).
Ia menambahkan, aktivitas pertanian yang dilakukan warga turut mendukung ketahanan pangan dan perekonomian keluarga petani.
Soroti Rencana Pembangunan Batalyon Teritorial
SPP berharap lahan eks-HGU tersebut dapat masuk dalam program reforma agraria dan didistribusikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI di kawasan tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan petani.
Agustiana juga menyoroti adanya klaim hak atas lahan yang menurutnya berkaitan dengan masa ketika HGU masih berlaku.
Menurutnya, setelah HGU berakhir pada 2017, status lahan kembali menjadi tanah negara sehingga perlu ada kejelasan hukum terkait pemanfaatannya.
Pemetaan Lahan Picu Ketegangan
Berdasarkan informasi yang beredar, puluhan personel TNI dari Koramil Cineam dan Kodim 0612/Tasikmalaya melakukan kegiatan pemetaan di lokasi.
Sejumlah warga memilih bertahan di area tersebut dan mempertanyakan proses yang berlangsung.
Situasi sempat memanas karena sebagian petani menginginkan dialog terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan pemetaan.
Meski demikian, kondisi tetap terkendali dan tidak dilaporkan terjadi bentrokan fisik.
TNI: Program Strategis Pemerintah
Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas menjelaskan bahwa pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari program strategis pemerintah.
Menurutnya, TNI tidak menentukan lokasi secara sepihak.
“Brigade Teritorial Pembangunan merupakan grand design pemerintah sebagai langkah penyiapan pertahanan,” ujar Muhammad Nas.
Ia menegaskan bahwa penentuan lokasi dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan berdasarkan data yang tersedia.
Menunggu Kejelasan Status Lahan
Hingga saat ini, polemik terkait status lahan eks-HGU PT Wiria Cakra masih menjadi perhatian berbagai pihak.
Masyarakat berharap pemerintah, instansi terkait, dan seluruh pihak yang berkepentingan dapat memberikan kejelasan mengenai status hukum lahan tersebut.
Kejelasan regulasi dinilai penting agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan serta dapat memberikan kepastian bagi masyarakat maupun program pembangunan yang direncanakan.
Komentar