BANDUNG, GALUH.INFO — Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2026.
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan tersebut pada Selasa (27/10/2026) di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Provinsi Jawa Barat atau Jabar Command Center, Kota Bandung.
Kepala Biro Pemotda, Faiz Rahman, hadir untuk memaparkan berbagai upaya dan strategi instansinya dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Melalui presentasi tersebut, Biro Pemotda menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Keikutsertaan ini merupakan bagian dari komitmen Biro Pemotda untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat,” paparnya.
Biro Pemotda Jabar Perkuat Pelayanan Informasi Publik
Dalam kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, Biro Pemotda memaparkan strategi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan informasi.
Langkah tersebut mencakup upaya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik. Selain itu, Biro Pemotda terus mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menjadi landasan bagi badan publik dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif. Lebih dari itu, pemerintah perlu menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Monev Jadi Momentum Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat
Faiz Rahman menilai kegiatan monitoring dan evaluasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Menurutnya, evaluasi tersebut dapat mendorong instansi pemerintah memperkuat keterbukaan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan informasi publik sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan mampu membangun kepercayaan masyarakat,” tambah Faiz.
Melalui keikutsertaan dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, Biro Pemotda Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
UZI
Komentar