CIAMIS, Galuh info — Komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan. Hal tersebut terlihat saat Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti langsung oleh Bupati dari Ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, bersama jajaran pejabat terkait.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Asisten Daerah Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Ciamis, serta sejumlah kepala perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.
Entry meeting ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia yang berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI. Kegiatan ini menjadi penanda resmi dimulainya tahapan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Lebih dari sekadar agenda formal, entry meeting ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antara BPK RI dengan pemerintah daerah. Komunikasi yang terbangun diharapkan mampu menciptakan proses pemeriksaan yang lancar, efektif, dan tepat sasaran.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, dalam arahannya mengungkapkan bahwa tahapan pemeriksaan sejatinya telah dimulai sejak Januari 2026. Proses tersebut diawali dengan komunikasi teknis terkait kesiapan dokumen serta koordinasi awal dengan masing-masing pemerintah daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah menunjukkan kedisiplinan dengan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.
Menurutnya, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari transformasi digital yang terus dikembangkan, termasuk melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem BIDICS.
“Daerah yang disiplin, transparan, dan memiliki kualitas belanja yang baik akan semakin mampu mengelola keuangannya secara mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat,” ujar Widhi.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam kegiatan tersebut. Kehadiran tersebut dinilai sebagai bentuk nyata komitmen dan sinergi dalam mendukung kelancaran proses audit.
Momentum entry meeting juga ditandai dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan kepada masing-masing tim auditor, sebagai simbol dimulainya secara resmi pemeriksaan lapangan atas LKPD Tahun 2025 di seluruh daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herdiat tampak serius menyimak setiap arahan yang disampaikan. Sikap ini mencerminkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menjalani seluruh tahapan pemeriksaan secara terbuka dan profesional.
Pemerintah Kabupaten Ciamis memandang proses pemeriksaan bukan semata kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui proses ini, setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja pemerintahan.
Dengan semangat transparansi, Pemkab Ciamis terus berupaya memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel bukan hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga menjadi cerminan tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis optimistis dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Fauzi GI
