CIAMIS | GALUH INFO – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di kawasan Jembatan Cirahong, penghubung vital antara Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan adanya permintaan sejumlah uang kepada pengguna jalan.
Dedi menilai, jika pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka berpotensi masuk dalam ranah pelanggaran pidana.
“Kalau masih dilakukan pungutan, itu sudah masuk kategori pungutan liar terhadap masyarakat. Dan ujungnya bisa pidana,” tegasnya.
Namun demikian, pernyataan tersebut memicu beragam respons dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis, Ahmad Himawan atau yang akrab disapa Mas Ahim.
Mas Ahim menilai, respons gubernur terkesan terlalu cepat dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Ia mengingatkan pentingnya klarifikasi menyeluruh sebelum mengambil sikap, terlebih jika hanya bersumber dari informasi yang viral di media sosial.
“Respons memang harus cepat, tapi juga harus tepat. Jangan sampai langsung ditanggapi tanpa tabayun lebih dulu,” ujarnya.
Menurutnya, persepsi publik yang berkembang di media sosial tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Bahkan, ia menyebut sebagian komentar negatif justru datang dari pihak yang tidak mengetahui situasi riil di lokasi.
Lebih lanjut, Mas Ahim menjelaskan bahwa keberadaan penjaga jembatan tidak semata-mata untuk menarik pungutan, melainkan memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.
Ia menyoroti kondisi Jembatan Cirahong yang relatif sempit dan rawan kecelakaan, sehingga membutuhkan pengaturan lalu lintas yang baik.
“Penjaga jembatan itu punya peran vital. Selain mengatur arus kendaraan, juga menjaga keamanan pengguna jalan,” jelasnya.
Mas Ahim pun berharap polemik ini dapat disikapi secara bijak oleh semua pihak, dengan mengedepankan fakta di lapangan serta komunikasi yang konstruktif, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Fauzi /GI
