CIAMIS, GALUH.INFO — Penyesuaian kuota relawan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam petunjuk teknis terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) menuai perhatian Serikat Relawan MBG. Organisasi tersebut mengkhawatirkan kebijakan pengaturan jumlah tenaga relawan berdasarkan penerima manfaat berpotensi mengurangi kesempatan kerja masyarakat di berbagai daerah.
Melalui pernyataan resminya, Ketua Serikat Relawan MBG, Andi Ali Fikri, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63551 Tahun 2026.
Serikat Relawan MBG mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola, transparansi, dan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, mereka meminta pemerintah mempertimbangkan dampak penyesuaian kuota terhadap kondisi tenaga kerja di lapangan.
Serikat menyoroti Tabel 3 yang mengatur alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Menurut serikat, ketentuan tersebut perlu mendapat evaluasi karena berpotensi mengurangi jumlah relawan, terutama di dapur SPPG yang selama ini mempekerjakan banyak tenaga kerja.
Khawatir Kesempatan Kerja Relawan Berkurang
Dalam pernyataannya, Serikat Relawan MBG menegaskan bahwa program MBG sejak awal tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membuka peluang kerja.
Mereka menyebut, sejumlah dapur SPPG selama ini melibatkan hingga 35 orang relawan dalam kegiatan operasionalnya.
Sementara itu, contoh perhitungan dalam ketentuan yang disoroti serikat menetapkan alokasi 15 relawan untuk dapur dengan jumlah penerima manfaat 1.000 hingga 1.499 orang.
Perbedaan tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemungkinan pengurangan tenaga kerja apabila ketentuan diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan operasional setiap dapur.
Serikat menilai kebijakan penyesuaian kuota perlu memperhatikan kondisi nyata di lapangan, termasuk beban pekerjaan dan kebutuhan tenaga untuk memastikan pelayanan tetap berjalan.
Waspadai Dampak Sosial di Daerah
Selain persoalan kesempatan kerja, Serikat Relawan MBG juga menyoroti potensi munculnya persoalan sosial apabila relawan yang sebelumnya bekerja di dapur SPPG harus dirumahkan.
Menurut mereka, sebagian masyarakat telah menggantungkan penghasilan dari aktivitas operasional dapur MBG.
Karena itu, pengurangan tenaga relawan tanpa skema transisi yang jelas dikhawatirkan menambah persoalan pengangguran di tingkat lokal.
Serikat mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengabaikan kesejahteraan pekerja yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan program.
Mereka berharap pemerintah dapat mencari jalan tengah antara pengendalian anggaran, kebutuhan pelayanan, dan keberlanjutan mata pencaharian para relawan.
Sistem Kerja Bergilir Dinilai Perlu Dikaji
Serikat Relawan MBG juga memberikan perhatian terhadap ketentuan Bab III poin 1.e dalam petunjuk teknis yang disebut memberikan ruang penyesuaian jumlah serta pola kerja relawan melalui sistem bergilir atau shifting.
Mereka mengapresiasi adanya fleksibilitas tersebut karena dapat menjadi salah satu alternatif pengaturan tenaga kerja tanpa melampaui batas maksimal biaya operasional.
Namun, menurut serikat, sistem kerja bergilir belum tentu mampu menjawab seluruh kebutuhan dapur SPPG, terutama unit yang memiliki volume pekerjaan tinggi.
Beban kerja fisik yang besar membutuhkan jumlah tenaga yang memadai agar kualitas pelayanan dan kesehatan relawan tetap terjaga.
Oleh sebab itu, serikat meminta agar penerapan sistem shifting disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing dapur.
Desak BGN Buka Ruang Dialog
Melalui pernyataan resminya, Serikat Relawan MBG menyampaikan empat sikap utama kepada Badan Gizi Nasional.
Pertama, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali dampak penyesuaian kuota terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Kedua, mengantisipasi potensi persoalan sosial akibat pengurangan relawan tanpa skema transisi yang jelas.
Ketiga, mengapresiasi fleksibilitas sistem kerja bergilir, tetapi meminta adanya kepastian keadilan operasional bagi dapur dengan beban kerja tinggi.
Keempat, mendesak BGN membuka ruang dialog yang lebih inklusif bersama perwakilan serikat relawan di daerah.
Serikat berharap BGN dapat mempertimbangkan formula penyesuaian yang lebih manusiawi, termasuk optimalisasi anggaran operasional dan kemungkinan fleksibilitas tambahan bagi klaster wilayah tertentu.
Dengan demikian, efisiensi anggaran tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan pekerjaan masyarakat yang terlibat dalam program MBG.
Minta Program MBG Tetap Berpihak pada Pekerja Lokal
Andi Ali Fikri menegaskan, Serikat Relawan MBG tetap mendukung keberhasilan program nasional tersebut. Namun, pihaknya berharap pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pelayanan gizi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja lokal.
Menurut serikat, program akan berhasil jika pengelola menerapkan tata kelola yang baik, memastikan ketepatan sasaran, menjaga keadilan operasional, serta melindungi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Serikat Relawan MBG menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan awal, sekaligus memperjuangkan kepentingan para relawan di berbagai daerah.
Mereka berharap BGN membuka komunikasi dan mempertimbangkan aspirasi tersebut sebelum penyesuaian ketentuan berdampak lebih luas terhadap tenaga kerja di dapur-dapur SPPG.
uzi
Komentar