CIAMIS, GALUH.INFO — Pemerintah Kabupaten Ciamis mengandalkan semangat gotong royong dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyebut kondisi APBD belum sepenuhnya pulih setelah mengalami tekanan fiskal dan pengurangan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
Herdiat menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Sosialisasi Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan UMKM Daerah di Gedung Islamic Centre Ciamis, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, Kabupaten Ciamis memiliki sekitar 1,33 juta penduduk yang sebagian besar menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian. Di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, keterbatasan fiskal menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program.
“Selama tiga tahun terakhir, kondisi APBD kita sangat terbatas akibat pengurangan anggaran. Dampaknya masih terasa sampai sekarang, terlebih kondisi APBD Ciamis belum sepenuhnya pulih,” ungkap Herdiat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemkab Ciamis berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan melalui kerja sama dengan masyarakat, TNI, Polri, dan unsur lainnya.
Herdiat juga menyebut Ciamis tidak memperoleh alokasi bantuan keuangan pada 2026. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari cara agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas.
Ciamis Pertahankan Opini WTP 13 Kali Berturut-turut
Di tengah tekanan anggaran, Herdiat menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah terhadap tata kelola keuangan yang bertanggung jawab.
Kabupaten Ciamis tercatat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 13 kali berturut-turut.
“Dengan anggaran yang sangat terbatas, kita tetap bisa menunjukkan prestasi. Ini berkat kebersamaan dan gotong royong seluruh masyarakat,” ujarnya.
Capaian tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti Herdiat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi keterbatasan fiskal.
Pemkab Ciamis Siapkan Rp500 Juta untuk Pengembangan UMKM
Selain mengandalkan gotong royong, Pemkab Ciamis mengalokasikan Rp500 juta untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam memperluas pemasaran produk lokal.
Herdiat menilai UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Sektor ini berpotensi membuka lapangan kerja, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk peningkatan kualitas produk, kemasan, dan strategi pemasaran. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pelatihan serta pendampingan agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Kopi Ciamis yang telah menembus pasar mancanegara menjadi salah satu contoh potensi produk daerah. Pengembangan produk unggulan seperti ini diharapkan dapat membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha lokal.
Dukungan terhadap UMKM juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian masyarakat ketika kemampuan belanja pemerintah daerah menghadapi keterbatasan.
DPR RI Dorong Akses Pembiayaan dan Perluasan Pasar UMKM
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem sekaligus Kapoksi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Shohibul Imam, mengapresiasi upaya Pemkab Ciamis dalam menjaga tata kelola pemerintahan dan mengembangkan ekonomi lokal.
Shohibul mendorong penguatan sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memperluas akses pembiayaan, dan membuka peluang pasar bagi produk UMKM.
Menurutnya, pengembangan UMKM membutuhkan dukungan yang saling terhubung. Pelaku usaha tidak hanya memerlukan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas dan akses pemasaran agar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Shohibul juga mengingatkan pentingnya sosialisasi bahaya judi online. Ia turut menyoroti potensi peran Danantara dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Akuntabilitas Keuangan dan UMKM Jadi Penopang Ekonomi Daerah
Sosialisasi akuntabilitas keuangan negara tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.
Bagi Kabupaten Ciamis, pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pengembangan UMKM menjadi dua aspek penting dalam menghadapi keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah perlu menjaga penggunaan anggaran secara bertanggung jawab sekaligus memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat.
Alokasi Rp500 juta untuk UMKM menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap sektor usaha lokal. Efektivitas dukungan tersebut akan bergantung pada pelaksanaan program, ketepatan sasaran, serta kemampuan pelaku usaha memanfaatkan pendampingan dan peluang pemasaran.
Melalui gotong royong dan kolaborasi berbagai pihak, Pemkab Ciamis berharap pembangunan tetap berjalan dan aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang meski APBD belum sepenuhnya pulih.
uzi
Komentar