CIAMIS | GALUH INFO — Bawaslu Kabupaten Ciamis bersama KOPRI PC PMII Ciamis-Pangandaran memperkuat kolaborasi dalam pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Senin (11/5/2026).
Kedua lembaga sepakat mendorong keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam pengawasan kepemiluan di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun demokrasi yang lebih partisipatif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat.
Bawaslu Ajak Masyarakat Aktif Awasi Demokrasi
Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Jajang Miftahudin menegaskan bahwa pengawasan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal. Menurutnya, masyarakat juga harus ikut aktif mengawal proses demokrasi.
Ia mengatakan Bawaslu membutuhkan dukungan organisasi kepemudaan dan kelompok perempuan untuk memperkuat pengawasan partisipatif di masyarakat.
“Konsolidasi demokrasi di Ciamis tidak hanya untuk stakeholder saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama agar sistem demokrasi benar-benar hidup di masyarakat,” ujar Jajang Miftahudin.
Jajang menjelaskan bahwa pengawasan demokrasi dimulai sejak tahapan pencegahan, pemutakhiran data pemilih, hingga pelaksanaan pemilu di lapangan.
Karena itu, Bawaslu membuka ruang bagi generasi muda untuk ikut menjadi bagian dari pengawasan demokrasi melalui relawan dan volunteer pengawas pemilu.
Buka Peluang Kader Muda Jadi Pengawas Pemilu
Bawaslu Kabupaten Ciamis juga memberi kesempatan kepada kader muda untuk ikut bergabung sebagai Pengawas Kelurahan dan Desa maupun Pengawas TPS saat proses rekrutmen dibuka.
Bawaslu menilai keterlibatan anak muda dapat memperkuat pengawasan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Bawaslu ingin membangun budaya demokrasi yang aktif hingga tingkat kampus dan desa.
KOPRI PMII Dorong Perempuan Aktif dalam Demokrasi
Wakil Ketua II Bidang Eksternal KOPRI PC PMII Ciamis-Pangandaran Intan Nur Permatasari mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat keterlibatan perempuan muda di ruang demokrasi.
Menurut Intan, perempuan tidak hanya berperan sebagai peserta demokrasi. Perempuan juga harus hadir sebagai penggerak pendidikan politik masyarakat.
“Hari ini demokrasi tidak hanya berlangsung di TPS, tetapi juga di ruang digital dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu perempuan muda perlu diperkuat dalam literasi politik, pengawasan partisipatif, dan pendidikan demokrasi,” ungkap Intan.
Ia juga menilai ruang digital menjadi arena penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, perempuan muda perlu memiliki kemampuan literasi digital dan kemampuan melawan hoaks.
KOPRI Siapkan Program Literasi Digital dan Anti-Hoaks
KOPRI PMII Ciamis-Pangandaran tidak ingin kerja sama tersebut berhenti pada penandatanganan dokumen formal. Organisasi itu langsung menyiapkan sejumlah program konkret pasca-MoU.
Beberapa program yang akan dijalankan antara lain sekolah pengawas partisipatif perempuan, forum demokrasi kampus, penguatan literasi digital anti-hoaks, dan kaderisasi pengawas partisipatif berbasis masyarakat.
Program tersebut akan menyasar mahasiswa, perempuan muda, hingga masyarakat desa.
KOPRI berharap program itu mampu memperkuat pendidikan demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
KOPRI dan Bawaslu Perkuat Perlindungan Perempuan di Ruang Politik
Dalam kerja sama tersebut, kedua pihak juga sepakat memperkuat perlindungan perempuan di ruang politik.
Bawaslu Republik Indonesia mendorong pengawasan inklusif dan perlindungan terhadap perempuan, termasuk perhatian terhadap isu kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dalam politik.
Karena itu, KOPRI dan Bawaslu ingin menciptakan ruang demokrasi yang aman, sehat, dan bebas intimidasi bagi perempuan.
Melalui kolaborasi tersebut, kedua lembaga berharap gerakan pendidikan demokrasi di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran semakin kuat dan berkelanjutan.
fauzi
Komentar