JAKARTA, GALUH.INFO – Aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026, diwarnai klaim dugaan intimidasi terhadap sopir angkutan yang akan membawa massa aksi.
Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, menyebut sebanyak 24 sopir Kopaja membatalkan pesanan angkutan mahasiswa secara mendadak. Ia menduga para sopir menerima tekanan agar tidak mengangkut massa BEM UI menuju Bundaran HI.
Dugaan tersebut muncul setelah video yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi tegang menjelang aksi demonstrasi. Dalam rekaman itu, aparat kepolisian menghadang sebuah kendaraan yang diduga membawa atau akan mengangkut peserta aksi menuju kawasan Bundaran HI.
Situasi tersebut kemudian memicu ketegangan antara sejumlah mahasiswa dan aparat. Namun, berdasarkan keterangan Hafidz, pihaknya juga menghadapi persoalan lain sebelum massa bergerak menuju lokasi demonstrasi.
Hafidz Klaim 24 Sopir Kopaja Mendapat Intimidasi
Hafidz menyampaikan persoalan tersebut ketika berorasi di lapangan kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UI, Depok, pada hari yang sama.
Menurut dia, para sopir Kopaja yang sebelumnya telah menerima pesanan angkutan tiba-tiba membatalkan perjalanan. Hafidz menduga para sopir mendapat tekanan dari pihak tertentu hingga mencari berbagai alasan untuk tidak menjemput massa aksi.
“Mereka, para sopir itu, disuruh membuat seribu alasan agar tidak bisa menjemput kami. Dan ini tidak hanya di BEM UI, kawan-kawan,” kata Hafidz dalam orasinya.
Lebih lanjut, ia menyebut mahasiswa telah memesan total 24 unit Kopaja. Namun, seluruh kendaraan tersebut dilaporkan tidak dapat digunakan untuk mengangkut massa menuju Bundaran HI.
“Bayangkan, kita pesan total 24 Kopaja. Dua puluh empat Kopaja semuanya tidak bisa karena mereka diintimidasi,” beber Hafidz.
Ia juga menyampaikan dugaan bahwa tekanan tersebut berhubungan dengan pekerjaan para sopir. Karena itu, Hafidz menilai situasi tersebut patut mendapat perhatian.
“Karena mereka diintimidasi, bisa saja dipecat. Ini kan sangat disayangkan,” sambungnya.
Mahasiswa Tak Menyalahkan Para Sopir
Meski menyampaikan dugaan intimidasi, Hafidz menegaskan pihaknya tidak menyalahkan para sopir yang membatalkan pesanan. Menurut dia, para pengemudi berada dalam situasi yang sulit karena harus mempertimbangkan pekerjaan dan sumber penghidupan mereka.
“Kami tidak menyalahkan driver-driver tersebut, karena mereka hidup di sebuah sistem yang mengakibatkan mereka harus bekerja seperti ini,” ungkapnya.
Namun, pembatalan 24 pesanan angkutan secara bersamaan memunculkan kecurigaan di kalangan mahasiswa. Hafidz menilai terdapat kemungkinan pihak tertentu berupaya menghambat mobilisasi massa menuju lokasi aksi.
Karena itu, mahasiswa menyoroti peristiwa tersebut sebagai bagian dari persoalan yang mereka hadapi dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Klaim tersebut masih bersumber dari pernyataan Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan dan memerlukan penjelasan dari pihak terkait.
Demo BEM UI Soroti Krisis Ekonomi dan Otonomi Daerah
Selain menyoroti persoalan mobilisasi massa, aksi BEM UI di Bundaran HI membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Aksi tersebut berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahasiswa menilai semangat kemerdekaan harus tercermin dalam meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Mereka menyoroti harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM yang dinilai masih menjadi beban bagi masyarakat.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah mengevaluasi pemusatan kekuasaan dan kebijakan terkait Transfer Keuangan Daerah atau TKD. Mereka juga mendorong pemerintah memberikan ruang otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah.
Menurut mahasiswa, kebijakan pembangunan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, bukan hanya berpusat pada kepentingan tertentu.
Hafidz: Yang Dibutuhkan Negara Adalah Kesejahteraan
BEM UI juga menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka nilai sebagai intervensi TNI dan Polri dalam ruang sipil. Mahasiswa turut menyoroti keberadaan dan rencana pembangunan batalyon di sejumlah daerah.
Hafidz menilai penguatan militer di daerah bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini. Sebaliknya, ia meminta pemerintah lebih memprioritaskan persoalan kesejahteraan.
“Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan,” tegas Hafidz.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam tuntutan massa yang mengaitkan persoalan ekonomi, kebijakan pemerintahan, dan kehidupan masyarakat.
Desak Status Bencana Nasional untuk NTT dan Flores
Di sisi lain, BEM UI juga menyoroti penanganan bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Flores.
Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional serta mempercepat penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Menurut Hafidz, persoalan bencana harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menegaskan tuntutan tersebut masuk dalam agenda utama aksi yang mereka gelar di Bundaran HI.
“Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores,” tandas Hafidz.
Aksi BEM UI yang mengusung semangat Merebut Kemerdekaan tersebut pada akhirnya membawa sejumlah isu, mulai dari dugaan hambatan terhadap mobilisasi massa, persoalan harga kebutuhan pokok dan BBM, otonomi daerah, hingga penanganan bencana di NTT dan Flores.
fauzi
Komentar