JAKARTA, GALUH.INFO – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi aliansi menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Aksi tersebut mengangkat tagar #MerebutKemerdekaan dan membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi, politik, hingga penanganan bencana.
Aksi berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. BEM UI melibatkan 15 BEM fakultas dan 25 organisasi aliansi dalam agenda tersebut.
Massa aksi mempertanyakan makna kemerdekaan setelah 81 tahun Indonesia berdiri. Mereka menilai masih terdapat persoalan yang membuat masyarakat belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan, terutama dari sisi ekonomi dan politik.
BEM UI Soroti Ketimpangan Ekonomi dan Politik
BEM UI menjadikan kajian “81 tahun, merdeka untuk siapa?” sebagai salah satu dasar aksi. Kajian tersebut kemudian berlanjut melalui konsolidasi dengan sejumlah simpul masyarakat.
Menurut BEM UI, semarak perayaan kemerdekaan perlu berjalan beriringan dengan kondisi masyarakat. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu mendapat evaluasi karena dinilai berpotensi menguntungkan kelompok tertentu.
Selain persoalan ekonomi dan kebijakan publik, massa juga menyoroti penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Flores. Mereka mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional serta mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak.
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menegaskan bahwa kemerdekaan seharusnya memberikan ruang yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Proklamasi kemerdekaan telah berdiri selama 81 tahun dengan jalan Republik. Negara ini semestinya milik seluruh rakyat Indonesia, bukan penguasa maupun golongan tertentu,” tegas Yatalathof Imawan, dikutip Selasa (18/8/2026).
Delapan Tuntutan BEM UI
Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa sedikitnya delapan tuntutan. Tuntutan itu mencakup persoalan korupsi, reforma agraria, harga kebutuhan pokok, kebijakan pemerintah, otonomi daerah, penanganan bencana, hingga ruang sipil.
Berikut delapan tuntutan yang disampaikan:
- Menghentikan penjajahan negara terhadap rakyat sendiri.
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan, mengevaluasi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
Delapan tuntutan tersebut menunjukkan luasnya isu yang dibawa massa. BEM UI tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi, tetapi juga tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan, desentralisasi, penanganan bencana, serta hubungan aparat dengan ruang sipil.
Polda Metro Jaya Kerahkan Ribuan Personel
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan untuk mengawal aksi demonstrasi. Aparat sebelumnya menyarankan agar massa tidak menggelar aksi di kawasan Bundaran HI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya mempertimbangkan fungsi Bundaran HI sebagai salah satu pusat aktivitas dan perekonomian Jakarta.
“Apabila aksi tetap dijalankan, maka akan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Kita harus punya empati dan mempertimbangkan jika aktivitas masyarakat juga sama pentingnya,” jelas Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya kemudian menawarkan sejumlah lokasi alternatif untuk menyampaikan aspirasi. Aparat berharap aksi tetap berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.
“Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menyarankan, ada beberapa titik dalam penyampaian aspirasi, sehingga ini bisa berjalan tertib,” jelas Budi.
Menurut Budi, pengerahan aparat bertujuan menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa personel mengikuti standar operasional prosedur dalam mengamankan penyampaian pendapat di muka umum.
Aparat Dilarang Membawa Senjata Api
Budi juga menyampaikan ketentuan mengenai penggunaan senjata api selama pengamanan aksi. Ia mengatakan personel yang bertugas tidak diperbolehkan membawa senjata api dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
“Bapak Kapolda Metro Jaya tadi, saat apel pagi juga menyampaikan standar operasional prosedur, jadi tidak dibenarkan membawa senjata api dalam penyampaian pendapat di muka umum,” terang Budi.
Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 9.242 personel gabungan untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi. Personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik di wilayah Jakarta.
Pramono Anung Bantah PJJ dan WFH karena Demo
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau sekolah dan perusahaan swasta menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Work From Home (WFH) pada Selasa (18/8/2026).
Kebijakan tersebut muncul berdekatan dengan rencana aksi BEM UI. Namun, Pramono membantah bahwa kebijakan PJJ dan WFH secara khusus berkaitan dengan aksi demonstrasi.
Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan arahan pemerintah pusat terkait pelaksanaan PJJ.
“Hal yang berkaitan dengan PJJ, maka Pemerintah DKI Jakarta tentunya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan atau arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara,” ungkap Pramono kepada awak media, Selasa (18/8/2026).
Pramono juga memilih tidak berspekulasi mengenai hubungan antara kebijakan tersebut dengan aksi demonstrasi BEM UI.
“Saya yang penting apa yang menjadi arahan kita jalankan. Saya nggak mau mikirin itu,” jelas Pramono.
Meski demikian, ASN yang bekerja pada sektor pelayanan publik tetap mendapat arahan untuk bekerja dari kantor. Kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang tetap membutuhkan pelayanan secara langsung.
Aksi BEM UI bersama 25 organisasi aliansi akhirnya menjadi salah satu sorotan pada momentum sehari setelah HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Massa membawa isu ekonomi, politik, kebijakan publik, otonomi daerah, penanganan bencana, hingga perlindungan ruang sipil.
Sementara itu, pemerintah dan aparat keamanan menyiapkan langkah pengamanan serta kebijakan pelayanan masyarakat agar aktivitas Jakarta tetap berjalan di tengah aksi penyampaian aspirasi.
fauzi
Komentar