BEKASI, GALUH.INFO — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembenahan berbagai sektor, mulai dari penanganan sampah hingga optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor.
Di tengah tekanan fiskal daerah, Dedi yang akrab disapa KDM mengajak masyarakat tetap memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan. Ia juga memastikan pemerintah daerah terus melakukan evaluasi agar pelayanan publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan KDM terlihat saat meninjau langsung tumpukan sampah di kawasan Kilometer 19 Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di aliran Kali Jambe, Kabupaten Bekasi, Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
Peninjauan itu bertujuan mempercepat penanganan pencemaran sampah yang mengganggu lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan sejumlah langkah, antara lain normalisasi sungai, pengangkutan sampah, serta pembenahan sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir.
KDM Minta Penanganan Sampah Dimulai dari Sumbernya
Dedi Mulyadi menilai persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkut tumpukan yang terlihat di satu lokasi. Pemerintah perlu mengatasi sumber persoalan agar sampah tidak terus terbawa aliran sungai dan menumpuk di wilayah lain.
“Persoalan sampah tak bisa diselesaikan hanya dengan mengangkut tumpukan yang terlihat di satu lokasi. Penanganan harus menyasar sumber persoalan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menjelaskan bahwa penanganan Kali Jambe membutuhkan koordinasi lintas daerah. Hal tersebut karena persoalan sampah di sungai berkaitan dengan kondisi wilayah dari hulu hingga hilir.
Menurut Asep, sampah yang mencemari Kali Jambe diduga berasal dari kawasan Sumur Batu dan Bantargebang. Kelebihan kapasitas pengelolaan sampah di kawasan tersebut dinilai turut membebani wilayah Kabupaten Bekasi.
Untuk mendukung penanganan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk normalisasi Kali Jambe. Setelah proses normalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkut melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pemerintah daerah terkait.
Asep juga mendorong pembenahan di wilayah hulu, termasuk pemasangan jaring sampah dan penataan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) bersama Pemerintah Kota Bekasi. Upaya tersebut diperlukan karena aliran Kali Jambe bermuara hingga Kali CBL.
“Persoalan sampah dan pencemaran air harus ditangani sejak sumbernya,” tegasnya.
KDM Apresiasi Warga yang Tetap Membayar Pajak
Selain menyoroti persoalan lingkungan, Dedi Mulyadi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang tetap memenuhi kewajiban membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di tengah tekanan keuangan daerah.
Melalui unggahan di akun media sosial @dedimulyadiofficial, KDM menyebut pembayaran pajak sebagai salah satu bentuk gotong royong masyarakat untuk menopang pembangunan daerah.
Ia mengakui pemerintah tidak dapat menjalankan seluruh program pembangunan dan pelayanan tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, partisipasi warga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di Jawa Barat.
Dedi juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan pemerintah selama ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Ia menyatakan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan introspeksi untuk memperbaiki kinerja pelayanan.
Menurutnya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terbaik, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi serta menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dorong Pelayanan Publik Lebih Responsif
Dua persoalan yang menjadi perhatian tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Penanganan sampah membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan pembenahan sistem dari sumbernya. Sementara itu, dukungan masyarakat melalui kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu unsur penting dalam menopang pembiayaan pembangunan.
KDM berharap semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat terus terjaga. Dengan evaluasi pelayanan, koordinasi antardaerah, serta keterlibatan warga, pembangunan Jawa Barat diharapkan berjalan lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
UZI
Komentar