BANDUNG, GALUH.INFO — Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM semakin kuat dalam pembicaraan mengenai Pilpres 2029. Sejumlah survei menempatkan KDM sebagai salah satu figur potensial untuk bersaing dalam kontestasi politik nasional.
Survei SMRC pada Juli 2026 bahkan menempatkan Dedi Mulyadi dengan elektabilitas 35 persen dalam simulasi semi-terbuka. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memperoleh 14,5 persen.
Dalam simulasi head-to-head, jarak tersebut semakin terlihat. Dedi Mulyadi memperoleh 59 persen, sedangkan Prabowo berada di angka 28,3 persen.
Namun, angka tersebut belum bisa menjadi gambaran hasil Pilpres 2029. Kontestasi masih jauh dan dinamika politik nasional dapat berubah sewaktu-waktu.
Meski demikian, hasil survei tersebut menunjukkan satu hal penting. KDM kini menjadi figur dengan kekuatan elektoral yang cukup besar sehingga sulit diabaikan dalam pembicaraan mengenai calon pemimpin nasional.
Elektabilitas Tinggi Tak Otomatis Berarti Menantang Prabowo
Muncul pertanyaan ketika elektabilitas KDM terus menguat. Jika tren tersebut bertahan hingga 2029, apakah KDM akan maju ketika Prabowo kembali mencalonkan diri?
Atau justru KDM menyiapkan skenario berbeda dengan tetap berada di belakang Prabowo apabila Presiden kembali maju?
Pertanyaan tersebut semakin menarik setelah muncul isu bahwa KDM akan meninggalkan Gerindra dan bergabung dengan PSI. Namun, KDM telah membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Gerindra.
Karena itu, tingginya elektabilitas KDM tidak serta-merta menunjukkan bahwa ia sedang menyiapkan diri untuk melawan Prabowo.
KDM memang bisa tumbuh menjadi calon presiden. Akan tetapi, belum tentu ia harus menjadi calon presiden yang menantang Prabowo secara langsung.
CEO Promedia Group Agus Sulistriyono menilai terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan dalam membaca arah politik KDM, yakni karakter, hubungan personal, kepercayaan, perjalanan politik, dan komitmen.
KDM Dinilai Memiliki Komitmen kepada Prabowo
Menurut Agus, sosok KDM selama ini sangat lekat dengan nilai dan simbol budaya Sunda. Identitas tersebut tidak hanya terlihat dalam penampilannya sebagai kepala daerah, tetapi juga dalam gaya kepemimpinannya.
“Saya melihat KDM sebagai orang yang kuat memegang komitmen. Dia membawa nilai dan simbol budaya Sunda dalam dirinya. Karena itu, saya sulit membayangkan KDM meninggalkan Prabowo hanya karena peluang elektoralnya sedang terbuka,” kata Agus Sulistriyono, CEO Promedia Group.
Agus menilai politik tidak selalu berjalan berdasarkan angka elektabilitas. Hubungan personal dan kepercayaan juga dapat memengaruhi keputusan politik seorang tokoh.
Jika Prabowo kembali maju pada Pilpres 2029, Agus memperkirakan KDM akan tetap berada bersama Prabowo.
“Kalau Prabowo masih maju, saya menduga KDM akan tetap bersama Prabowo. Elektabilitas boleh tinggi, tetapi komitmen juga punya harga,” ujarnya.
Berbeda dengan Saat KDM Meninggalkan Golkar
Dedi Mulyadi memang pernah mengambil keputusan politik besar ketika meninggalkan Golkar dan bergabung dengan Gerindra pada 2023.
Namun, Agus menilai masyarakat tidak bisa langsung menyamakan keputusan tersebut dengan kemungkinan KDM meninggalkan Gerindra menjelang Pilpres 2029.
Menurutnya, konteks politik ketika KDM meninggalkan Golkar berbeda dengan posisi KDM saat ini bersama Prabowo.
“Jangan samakan ketika KDM keluar dari Golkar dengan posisinya bersama Prabowo hari ini. Konteksnya sangat berbeda. Sekarang ada kepercayaan, komitmen dan perjalanan politik bersama,” kata Agus.
Gerindra kini menjadi rumah politik KDM. Karena itu, kemungkinan KDM meninggalkan partai tersebut demi mendapatkan kendaraan politik lain memang bisa muncul dalam kalkulasi politik, tetapi belum tentu menjadi pilihan paling masuk akal.
KDM Tidak Harus Melawan Prabowo
Ada skenario lain yang dinilai lebih menarik. KDM sebenarnya tidak perlu mengalahkan Prabowo untuk membuka jalan menuju kursi presiden.
Jika Prabowo kembali maju pada 2029, KDM dapat tetap mendukungnya. Sebaliknya, apabila Prabowo memutuskan tidak maju, peta politik akan berubah.
Dalam kondisi tersebut, KDM berpotensi menjadi salah satu figur yang siap menerima estafet politik.
“KDM tidak perlu melawan Prabowo untuk menjadi presiden. Kalau Prabowo maju, dia bisa menunggu. Kalau Prabowo tidak maju, KDM sudah berada dalam posisi yang sangat siap,” ujar Agus.
Skenario itu membuat KDM tidak perlu meninggalkan Gerindra atau membangun mesin politik baru dari awal. Ia juga tidak perlu berhadapan langsung dengan Prabowo yang selama ini menjadi pemimpin partainya.
Sebaliknya, KDM dapat mengambil posisi sebagai bagian dari regenerasi politik Gerindra setelah era Prabowo.
Jangan Terjebak Angka Survei
Tantangan KDM saat ini justru bagaimana menjaga elektabilitas tanpa terjebak dalam euforia hasil survei.
Popularitas yang terlalu cepat diterjemahkan sebagai ambisi Pilpres 2029 dapat memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Aktivitas pemerintahan yang semula mendapat apresiasi publik berpotensi dianggap sebagai bagian dari kampanye politik.
Karena itu, strategi yang paling menguntungkan bagi KDM saat ini adalah tetap fokus menjalankan pemerintahan di Jawa Barat.
Biarkan hasil kerja berbicara. Biarkan survei menunjukkan persepsi masyarakat. Dengan begitu, momentum politik dapat berkembang secara alami.
Jika elektabilitas KDM tetap tinggi hingga 2028 atau 2029, pertanyaan politiknya bisa berubah.
Bukan lagi sekadar apakah KDM berani melawan Prabowo. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Prabowo masih akan maju ketika memiliki kader dengan kekuatan elektoral yang besar.
Pilpres 2029 Bisa Menjadi Momentum Regenerasi
Jika Prabowo kembali maju, KDM akan menghadapi ujian terhadap komitmen politiknya. Namun, jika Prabowo tidak maju, Gerindra membutuhkan figur yang mampu menjaga keberlanjutan kekuatan politik partai tersebut.
Pada titik itulah posisi KDM bisa menjadi sangat strategis.
“Menurut saya pertanyaan 2029 bukan apakah KDM berani melawan Prabowo. Pertanyaan yang lebih menarik adalah apakah nanti Prabowo melihat KDM sebagai orang yang layak meneruskan estafet kepemimpinannya,” kata Agus Sulistriyono.
Dengan demikian, hubungan politik Prabowo dan KDM menuju 2029 belum tentu berakhir sebagai pertarungan. Keduanya bisa saja menjadi bagian dari cerita regenerasi politik.
KDM tidak harus menjadi antitesis Prabowo untuk menjadi presiden. Ia justru bisa mengambil posisi sebagai penerus.
Jika Prabowo maju, KDM dapat menunggu. Jika Prabowo tidak maju, KDM sudah memiliki modal elektoral yang kuat.
Pada akhirnya, jalan KDM menuju Pilpres 2029 mungkin bukan dengan mengalahkan Prabowo, melainkan dengan mendapatkan kepercayaan untuk meneruskan estafet kepemimpinan.
UZI GI
Komentar