CIAMIS, GALUH.INFO — Pemerintah Kabupaten Ciamis mengikuti Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026 untuk mengukur efektivitas penerapan layanan publik berbasis digital.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Ciamis, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triyadi memimpin pemaparan evaluasi. Ia juga menekankan manfaat teknologi digital dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Pemanfaatan teknologi digital ini sangat mengefektifkan dan memberikan kemudahan akses layanan, mengingat wilayah Kabupaten Ciamis yang begitu luas,” ujar Andang.
Pemkab Ciamis Paparkan Implementasi Digital
Dalam tahapan interviu, Pemkab Ciamis memaparkan sekaligus mengklarifikasi berbagai bukti atau eviden implementasi digitalisasi yang telah berjalan.
Evaluasi tersebut tidak hanya melihat keberadaan aplikasi atau sistem digital. Penilaian juga mengukur dampak transformasi digital terhadap kualitas pelayanan masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan teknologi yang digunakan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Selain itu, evaluasi mendorong keterpaduan layanan antarinstansi. Melalui integrasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu berulang kali mengisi data yang sama ketika mengakses layanan pemerintah.
Digitalisasi Bantu Efisiensi Anggaran
Andang mengatakan pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pemerintah menghemat pengeluaran.
Hal tersebut menjadi penting karena pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dalam menjalankan berbagai program pelayanan publik.
“Dengan pemanfaatan teknologi digital, minimal kita dapat meminimalkan pengeluaran di tengah berbagai keterbatasan. Kegiatan penilaian ini adalah bagian dari proses kami dalam mengukur sejauh mana kami telah memanfaatkan teknologi tersebut,” tegasnya.
Karena itu, evaluasi menjadi bagian dari upaya Pemkab Ciamis melihat efektivitas pemanfaatan teknologi sekaligus menemukan ruang perbaikan.
Evaluasi Sentuh Tata Kelola dan Keamanan Siber
Penilaian Pemerintahan Digital 2026 juga mencakup sejumlah aspek tata kelola pemerintahan.
Aspek tersebut meliputi perbaikan pola kerja, budaya birokrasi, tata kelola data, keamanan siber, efisiensi, dan akuntabilitas.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat melihat sejauh mana transformasi digital memberikan dampak terhadap proses kerja dan pelayanan publik.
Selanjutnya, hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem dan memperkuat integrasi layanan antarperangkat daerah.
Ciamis Hadapi Perubahan dari SPBE ke Pemdi
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Enda Hidayat mengatakan evaluasi tersebut menjadi bagian dari fase adaptasi terhadap perubahan tata kelola pemerintahan.
Menurut Enda, pemerintah daerah sebelumnya telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kini, pemerintah menghadapi paradigma baru melalui Pemerintahan Digital (Pemdi).
“Jika sebelumnya ekosistem SPBE sudah cukup kita kuasai, saat ini kita berhadapan dengan paradigma baru yakni Pemdi. Kami terus melakukan kajian dan pendalaman agar implementasinya selaras dengan arahan peraturan yang baru,” ungkap Enda.
Perubahan tersebut membutuhkan pemahaman regulasi yang terus diperbarui. Karena itu, Diskominfo Ciamis terus melakukan kajian dan pendalaman agar penerapan pemerintahan digital berjalan sesuai arah kebijakan yang berlaku.
Diskominfo Koordinasikan Seluruh Perangkat Daerah
Untuk memperkuat penerapan Pemerintahan Digital, Enda menugaskan Kepala Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA) untuk berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah.
Langkah tersebut bertujuan menyamakan pemahaman sekaligus menyusun gambaran tata kelola pemerintahan digital Kabupaten Ciamis.
“Saya sudah menugaskan Kepala Bidang APTIKA agar bertindak sebagai playmaker untuk segera berkoordinasi dengan teman-teman di seluruh Perangkat Daerah. Kita samakan persepsi, lalu kita sajikan potret tata kelola pemerintahan digital Kabupaten Ciamis saat ini dengan semaksimal dan seobjektif mungkin,” pungkas Enda.
Dengan koordinasi tersebut, Pemkab Ciamis berharap evaluasi dapat menghasilkan gambaran objektif mengenai kondisi tata kelola digital saat ini.
Selanjutnya, hasil evaluasi dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki layanan publik, memperkuat integrasi antarinstansi, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan teknologi bagi masyarakat Ciamis.
Komentar