BANJAR, GALUH.INFO — Kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Benjamin Paulus Octavianus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Akhmad Wiyagus ke Kota Banjar menjadi momentum penguatan layanan kesehatan di daerah.
Kunjungan pada Senin (21/9/2026) tersebut membahas akselerasi penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga mendorong rencana relokasi RSUD Kota Banjar. Relokasi muncul karena kondisi lahan rumah sakit saat ini dinilai tidak lagi mendukung pengembangan fasilitas pelayanan secara optimal.
Wamenkes Soroti Empat Tantangan Kesehatan
Benjamin menjelaskan empat persoalan yang menjadi dasar penguatan program kesehatan pemerintah.
Pertama, masih adanya persoalan kurang gizi dan stunting pada anak. Kedua, masih terdapat daerah yang belum memiliki rumah sakit daerah.
Ketiga, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah mendorong CKG sebagai salah satu upaya memperluas pemeriksaan kesehatan.
Keempat, TBC masih menjadi persoalan kesehatan yang membutuhkan penanganan serius.
“Dasarnya yang pertama, satu dari lima anak Indonesia masih mengalami kurang gizi atau stunting. Kedua, dari 514 kabupaten di Indonesia, terdapat 66 kabupaten yang belum memiliki rumah sakit daerah,” ujar Benjamin.
“Ketiga, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masih rendah, sehingga kita dorong melalui Cek Kesehatan Gratis. Dan yang terakhir, Indonesia menempati urutan kedua kasus TBC terbanyak di dunia,” lanjutnya.
Pemerintah Dorong Pembenahan Fasilitas Kesehatan
Pemerintah juga menyiapkan program pembenahan fasilitas kesehatan dari tingkat Puskesmas hingga rumah sakit.
Dalam paparan Benjamin, pemerintah menyiapkan pembangunan 1.988 Puskesmas baru dengan standar modern. Selain itu, sekitar 8.000 Puskesmas akan menjalani renovasi dari total sekitar 10.300 Puskesmas di Indonesia.
Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan lahan sekitar 2.600 meter persegi untuk pembangunan Puskesmas baru.
Untuk rumah sakit daerah, sebanyak 441 RSUD masuk dalam rencana perbaikan atau relokasi. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pembenahan tersebut mencapai Rp120 triliun dan akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun.
TBC Tidak Cukup Ditangani dari Hilir
Benjamin juga menyoroti penanggulangan TBC. Ia menyebut capaian pengobatan TBC di Jawa Barat sudah berada di atas 93 persen.
Namun, angka kasus baru masih memerlukan perhatian. Menurutnya, pengobatan pasien yang sudah sakit perlu berjalan bersama dengan pencegahan penularan dari hulu.
Salah satu langkah yang didorong pemerintah yaitu pemeriksaan kontak erat pasien TBC dan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) sesuai kebutuhan.
“Kalau hanya mengobati yang sakit, tahun depan angka kasusnya akan tetap sama. Kita harus perbaiki dari hulu. Kontak erat serumah harus diperiksa dan diberikan obat pencegahan,” tegas Wamenkes.
Untuk Jawa Barat, intervensi tersebut mencakup 10.939 titik lokasi. Pemerintah juga menambah alokasi alat X-ray portable untuk mendukung pencarian kasus TBC.
Pemerintah turut menyiapkan dukungan bagi tenaga kesehatan dan kader TBC di tingkat desa maupun kelurahan agar pelacakan kasus dapat berjalan lebih maksimal.
Lahan RSUD Kota Banjar Terbatas
Direktur RSUD Kota Banjar dr. Eka Lina Liandari mengatakan kondisi lahan rumah sakit saat ini menjadi salah satu kendala pengembangan fasilitas.
Menurutnya, keterbatasan lahan membuat RSUD sulit mengembangkan fasilitas rawat inap sekaligus menyesuaikan standar pelayanan yang baru.
“Lahan rumah sakit saat ini tidak memungkinkan lagi untuk pengembangan rawat inap dan penyesuaian standar baru. Oleh karena itu, kami merencanakan relokasi agar pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih optimal,” ungkap dr. Eka.
Selain rencana relokasi, RSUD Kota Banjar juga terus mempercepat proses administrasi terkait operasional CT Scan.
Pemkot Banjar Siapkan Opsi Lahan Relokasi
Wakil Wali Kota Banjar Supriana mengatakan pemerintah daerah menyambut arahan pemerintah pusat terkait penguatan layanan kesehatan.
Pemkot Banjar menyiapkan rencana pembebasan lahan untuk mendukung relokasi RSUD. Salah satu opsi lokasi berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Pemerintah Kota Banjar menyambut baik arahan dari kementerian. Kami merencanakan pembebasan lahan untuk relokasi RSUD, dengan opsi lokasi proyeksi di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah,” ujar Supriana.
Ia mengatakan pemerintah daerah akan menyiapkan lahan, sementara pemerintah pusat mendukung program dan pembangunan.
Untuk fasilitas Puskesmas, Pemkot Banjar memilih mengoptimalkan fasilitas yang tersedia melalui skema renovasi.
Rencana relokasi RSUD dan pembenahan fasilitas kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan di Kota Banjar.
uzi
Komentar